Ini Daftar Lembaga Negara yang Terkena Dampak dari Serangan Ransomware

Jakarta, NU Online

Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengalami serangan siber menggunakan Brain Cipher Ransomware dari kelompok Lockbit 3.0.

Dampaknya sangat signifikan terhadap lebih dari 210 instansi pemerintahan di tingkat pusat dan daerah. Para peretas menuntut tebusan sebesar 8 juta Dolar AS atau sekitar Rp131 miliar untuk mengembalikan kunci enkripsi data yang terancam.

Pakar Siber dari Badan Pengembangan Inovasi Strategis Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (BPIS PBNU) Robin Syihab menjelaskan bahwa kemungkinan besar faktor utama dari serangan siber terhadap PDNS adalah kecerobohan manusia.

"Kemungkinan diretas itu justru kecil. Serangan dalam bentuk ransomware biasanya terjadi lebih sering akibat kecerobohan manusia dalam penggunaan program. Sementara serangan siber biasanya berupa spyware atau peretasan sistem server," ujar Robin kepada NU Online pada Senin (1/7/2024).

Serangan itu berdampak pada sejumlah lembaga publik, seperti yang dilaporkan situs resmi Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) Kemkominfo. 

Berikut daftar lembaga yang terkena dampak dari ransomware PDNS:

1. Arsip Nasional RI (ANRI)

2. Badan Kepegawaian Negara (BKN)

3. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

4. Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN)

5. Dewan Kerajinan Nasional

6. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

7. Kementerian Agama (Kemenag)

8. Kementerian ATR

9. Kementerian Dalam Negeri

10. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

11. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

12. Badan Pengawas Pemilu

13. Bappenas

14. Badan Informasi Geospasial (BIG)

15. Dewan Ketahanan Keluarga dan Daerah Nasional (DKKDN)

16. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

17. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

18. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)

19. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

20. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

21. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

22. Badan Pusat Statistik (BPS)

23. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

24. Badan Standardisasi Nasional (BSN)

25. Kantor Staf Presiden

26. Kemenko PMK

27. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

28. Kementerian Hukum dan HAM

29. Kementerian Kesehatan

30. Kementerian Keuangan

31. Kementerian Komunikasi dan Informatika

32. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

33. Kementerian Koperasi dan UKM

34. Kementerian Luar Negeri

35. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

36. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

37. Kementerian Perdagangan

38. Kementerian Pertanian

39. Kementerian PUPR

40. Kementerian Sosial

41. Kementerian Kelautan dan Perikanan

42. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

43. Komisi Yudisial

44. Komnas HAM

45. LAPAN (Kini BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional)

46. Lembaga Administrasi Negara

47. Mahkamah Konstitusi

48. Ombudsman

49. Perpustakaan Nasional

50. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

51. Setjen DPR RI

52. Setjen MPR RI

53. Bapeten (Badan Pengawas Tenaga Nuklir)

54. Kementerian Perhubungan

55. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)